Beranda » News Update » Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat R. Taruli Manurung mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi dan tindakan tegas bagi perusahaan atau pemilik kendaraan alat berat yang tidak membayar pajak alat berat tepat waktu. “Dasar memberikan sanksi atau tindakan tegas tersebut merupakan salah satu amanah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah 8/2010 tentang Pajak Daerah,” kata Taruli. Sejumlah alat berat yang dikenai pajak seperti forklif, buldozer, traktor, whell loader, log loadev, skider, shovel, grader, excavator, baekhoe, compactor, scrapev, dan alat berat lainnya.
Kendati dinilai mampu memberikan konstribusi besar untuk menambah penerimaan pajak daerah, namun hingga sekarang pajak alat berat sebelum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
“Pajak alat berat ini berpotensi cukup besar menambah pendapat daerah, jika para pengusaha dealer, pengusaha rental atau jasa penyewaan dapat bekerjasama secara kooperatif menyampaikan informasi data penjualan dan data kepemilikan termasuk domisili kendaraan tersebut berada,” paparnya.
Tarif yang berlaku mengacu pada Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 7 ayat 92 bahwa pemilik kendaraan alat berat dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,2 persen dan tarif bea balik nama kendaraan bermotor. Menurutnya, untuk penyerahan pertama kendaraan baru 0,75 persen dan penyerahan keduan dan seterusnya sebesar 0,075 persen.
“Untuk mengintensifkan pungutan terhadap pajak alat berat tersebut saat ini kita sudah melakukan pendataan dan sebagai langkah awal implementasi kebijakan tersebut kita akan lakukan secara persuasif, namun tidak menutup kemungkinan pengawasan dan tindakan tegas akan kita terapkan jika pemilik alat berat tetap membandel,” jelasnya.
Dalam memberikan sanksi atau tindakan tegas, dijelaskan Manurung sesuai peraturan ada kewenangan penegakan peraturan dimaksud melalui peringatan pertama selama 30 hari, peringatan kedua 2 X 24 jam kemudian tindakan selanjutnya akan dilakukan penyitaan. “Saya berharap tindakan tegas seperti penyitaan alat berat jangan sampai terjadi, kecuali terpaksa dilakukan, lantaran setelah tahapan peringatan sebelumnya dilakukan namun pemilik alat berat tidak mematuhinya,” kata Taruli.
Ia memperkirakan jika para pengusaha dan pemilik kendaraan alat berat dapat memenuhi kewajiban membayar pajak alat berat tepat waktu, maka akan dapat menyerap penerimaan pajak sesuai dengan potensi mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar pertahun. “Jika pajak alat berat ini optimal di serap, maka akan sangat membantu bagi pembiayaan pembangunan di Kalimantan Barat,” pungkasnya. (ash)

Sumber: pontianakpost.com


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: